- Dipublikasikan oleh BMKG Provinsi Banten,
- 4 Maret 2024
Dalam menghadapi tantangan global, BMKG harus siap berkontribusi dalam ranah domestik, global, dan internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah penganggaran yang komprehensif, transparan, kredibel dan akuntabel. Hal ini dijelaskan Dr Ardhasena, Deputi Klimatologi BMKG, Selasa (27/2) dalam arahan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II di Aryaduta Hotel, Palembang, Selasa (27/2).
“Data dan informasi aspek yang sangat penting, menjamin dan menjadi pondasi bagi BMKG di masa depan. Oleh karena itu, penganggaran menjadi salah satu yang harus diperhatikan” lanjut Ardhasena. Rakorwil merupakan kegiatan tahunan yang kali ini diikuti semua satuan kerja di lingkungan BBMKG Wialayah II. Dalam Rakorwil ini dilakukan diskusi terkait Rencana Kinerja Tahunan 2025, termasuk di dalamnya kebutuhan anggaran di masing-masing UPT.
“Kegiatan ini dapat menjadi forum diskusi ide-ide stratgris dari masing-masing provinsi. Ujung tombak BMKG adalah satuan kerja di daerah, bukan di BMKG Pusat. Diskusi level atas sampai bawah diharapkan dapat terbangun, tidak sebatas mengisi table-tabel keuangan” harap Ardhasena.
Sementara itu, Hartanto, Kepala BBMKG Wilayah II menggaris bawahi bahwa Rakorwil akan mendorong beberapa kegiatan prioritas, terutama untuk yang sebelumnya belum tertampung di tahun anggaran 2024. “Misalnya terkait pemindahan Stasiun Maritim Merak, Banten, hingga proses pembentukan Sastiun Geofisika Sukabumi yang saat ini masih berlangsung” terang Hartanto.
Lebih lanjut, dalam Rakorwil tahun 2024 ini, terkompilasi sekitar 288 permasalahan yang tertampung. Dari jumlah tersebut selesai dibahas 155 masalah, dan diteruskan ke BMKG Pusat sebanyak enam permasalahan. Beberapa catatan yang muncul antara lain masih terdapat usulan Belanja Modal yang belum dilengkapi dengan Spesifikasi dan RAB.
Selain itu, dari perlaksanaan Rakorwil selama tiga hari ini juga menyoroti adanya kekurangan SDM dan infrastuktur di beberapa UPT. Misalnya kurangnya SDM untuk bidang administrasi dan keuangan. “Setiap UPT atau satker diharapkan dapat melakukan identifikasi dan pencatatan asset tanah. Baik yang besar maupun kecil, seperti lokasi shelter, sensor, dan lainnya. Agar keberadaan asset tersebut bias teridentifikasi dan difungsikan kemanfaatannya” tutup Hartanto.
